|
Materi 1
Kebijakan PDNS Pasca Insiden
Pembicara:
- Suryo Lukito – LAIP Kemkominfo
Aspek Strategis:
- Mandat Presiden: Percepatan transformasi
digital Indonesia, khususnya transformasi pemerintahan digital.
- Perpres SPBE: Mengacu pada Perpres 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
Kominfo menyediakan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sambil menunggu
pembangunan Pusat Data Nasional.
Tujuan PDNS:
- Meningkatkan efisiensi dan percepatan
penyediaan infrastruktur pusat data pemerintah.
- Mewujudkan kedaulatan dalam pengelolaan
data pemerintah sesuai ketentuan perundangan.
- Menyediakan fasilitas infrastruktur
pusat data untuk mendukung penyelenggaraan aplikasi umum SPBE.
- Meningkatkan keamanan informasi dalam
layanan infrastruktur SPBE.
Layanan PDNS:
- Layanan PDNS diselenggarakan melalui
cloud computing, mencakup Infrastructure as a Service (IaaS), Software
as a Service (SaaS), Backup as a Service (BaaS), dan lain-lain.
- Layanan ini mendukung percepatan
konsolidasi pusat data pemerintah secara nasional.
Insiden Serangan Siber pada
PDNS 2 Surabaya:
- Detail Serangan: Terjadi serangan
ransomware "Brain Cipher Ransomware" yang menyebabkan gangguan
pada PDNS-2 di Surabaya. Serangan ini melibatkan upaya penonaktifan
Windows Defender dan penghapusan filesystem penting.
- Tuntutan Peretas: Peretas meminta
tebusan sebesar 8 juta USD (~ Rp 131,8 miliar).
Kronologi Pemulihan:
- Pemulihan dimulai pada 20 Juni 2024,
dengan berbagai langkah termasuk scanning malicious file dan instalasi
EDR.
- Penetapan Site Flou sebagai lokasi
pengganti sementara PDNS-2 pada 29 Juli 2024.
Risiko Organisasi:
- Regulasi: Risiko operasional dan hukum
akibat kerusakan sistem dari peretasan.
- Risiko Reputasi: Risiko buruk pada citra
organisasi.
- Risiko Strategik: Ketidakberhasilan
pencapaian rencana strategik organisasi.
- Risiko Keuangan: Kerugian finansial
akibat kehilangan data dan berhentinya operasi.
Tantangan Keamanan Siber:
- Regulasi: Perlunya pemenuhan berbagai UU
dan peraturan terkait keamanan siber.
- Serangan Siber: Peningkatan pesat
serangan siber seiring akselerasi transformasi digital.
- Awareness: Rendahnya pemahaman terkait
isu keamanan siber, perlunya edukasi.
- Akses Komunitas: Perlu konsolidasi
komunitas hacker menjadi white hacker di Indonesia.
- Talenta Keamanan Siber: Kebutuhan akan
talenta cyber security yang mumpuni semakin meningkat.
Rekomendasi Aksi Keamanan
Siber:
- Menerapkan kebijakan strong password dan
2FA.
- Menggunakan solusi keamanan endpoint.
- Melakukan pembatasan hak akses pengguna.
- Melakukan backup data secara berkala.
- Melakukan Vulnerability Assessment (VA)
dan Penetration Testing (PT) secara berkala.
Pengembangan Pusat Data
Nasional (PDN):
- Pusat Data Nasional merupakan ekosistem
Hybrid Multi Cloud yang saling terhubung, mencakup pusat data yang
dibangun Kominfo, IPPD, dan layanan cloud pihak ketiga.
- Pengembangan PDN Cikarang mencapai
progres 31,74% dan telah mendapatkan sertifikasi sebagai "green
data center" pertama di Indonesia.
Materi 2
Oleh : Anggarahito, S.ST., ST.,M.B.A
(BSSN)
Strategi Penguatan Keamanan
Siber Kementerian PUPR
1. Pendahuluan
- Latar Belakang:
Seiring dengan meningkatnya transformasi digital di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ancaman terhadap keamanan
siber juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, strategi penguatan
keamanan siber menjadi sangat penting untuk melindungi data, infrastruktur,
dan layanan publik.
2. Tantangan Keamanan Siber
di Kementerian PUPR
- Ancaman Siber yang Meningkat:
Termasuk serangan malware, ransomware, dan upaya peretasan yang
menargetkan data sensitif.
- Keterbatasan Sumber Daya:
Masalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendeteksi
dan merespons ancaman siber dengan efektif.
- Kebutuhan untuk Kolaborasi:
Perlunya koordinasi antarunit dan lembaga terkait dalam menangani
insiden siber dan meningkatkan kesadaran keamanan siber di seluruh
organisasi.
3. Strategi Penguatan
Keamanan Siber
- Peningkatan Kapasitas dan
Kapabilitas SDM:
- Mengadakan pelatihan reguler mengenai
keamanan siber bagi seluruh pegawai.
- Membentuk tim respons insiden siber
dengan keterampilan yang sesuai.
- Pengembangan Infrastruktur Keamanan
Teknologi Informasi (TI):
- Menerapkan teknologi enkripsi dan
autentikasi ganda untuk melindungi data.
- Menggunakan sistem deteksi intrusi
untuk memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- Penetapan Kebijakan dan Prosedur
Keamanan:
- Menerapkan kebijakan akses terbatas
pada sistem dan data.
- Membuat prosedur respons insiden untuk
menangani serangan siber dengan cepat dan efisien.
- Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:
- Bekerjasama dengan Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN) serta instansi lain untuk berbagi informasi
mengenai ancaman siber.
- Menjalin kemitraan dengan perusahaan
keamanan siber untuk mendapatkan teknologi dan keahlian terbaru.
4. Implementasi Strategi dan
Evaluasi
- Pengawasan dan Evaluasi Berkala:
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas strategi yang
diterapkan dan memperbarui sesuai kebutuhan.
- Pemantauan Ancaman Siber:
Menggunakan alat dan teknik pemantauan yang canggih untuk mendeteksi dan
merespons ancaman secara real-time.
- Kampanye Kesadaran Keamanan Siber:
Mengadakan kampanye internal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman
seluruh pegawai tentang praktik terbaik dalam menjaga keamanan data.
5. Kesimpulan
- Kementerian PUPR perlu mengadopsi
pendekatan keamanan siber yang proaktif dan terstruktur untuk melindungi
data dan infrastruktur dari ancaman yang terus berkembang. Kolaborasi,
penguatan SDM, dan pemanfaatan teknologi keamanan mutakhir adalah kunci
dalam mencapai tujuan ini.
Materi 3
Google Workspace dan
Teknologi Masa Depan
Oleh : Edwar Satio (Google
Indonesia)
1. Kolaborasi Aman
- Google Workspace menyediakan alat
kolaborasi yang aman untuk bekerja secara real-time atau asinkron.
- Infrastruktur keamanan Google, termasuk
pembelajaran mesin, melindungi terhadap ancaman baru.
- Konsol admin tunggal untuk manajemen
pengguna dan kepatuhan data.
2. Masa Depan Kerja dengan
AI
- AI generatif membantu menciptakan
konten, meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan kreativitas.
- Gemini for Workspace menyediakan
berbagai alat AI untuk menulis, visualisasi, organisasi data, dan
koneksi melalui platform seperti Gmail, Google Meet, dan Google Slides.
- AI diintegrasikan untuk membantu dengan
otomatisasi tugas rutin, seperti membuat formulir atau melacak proyek.
3. Pengembangan Aplikasi
Tanpa Kode (No-Code App Development)
- AppSheet memungkinkan pengembangan
aplikasi tanpa kode untuk berbagai kebutuhan, termasuk pelatihan,
penjadwalan, inspeksi fasilitas, dan pelacakan proyek.
- Terintegrasi dengan data Google
Workspace dan sumber data eksternal seperti database SQL dan API.
4. Keamanan dan Privasi Data
- Google Workspace tidak menggunakan data
pelanggan untuk tujuan iklan dan memberikan kontrol penuh kepada
pengguna untuk menghapus atau mengekspor data mereka.
- Data yang dihasilkan oleh AI seperti
Gemini dilindungi oleh kebijakan privasi Google yang ketat, tidak
digunakan untuk melatih model AI lainnya.
Poin Penting
- Google Workspace mendukung transformasi
digital dengan alat kolaborasi yang aman dan AI.
- Pengembangan aplikasi tanpa kode melalui
AppSheet meningkatkan produktivitas dan inovasi.
- Fokus kuat pada keamanan data, privasi,
dan pengelolaan risiko melalui infrastruktur Google.
Materi 4
GIS untuk Pekerjaan Umum
(Esri for Public Works)
Oleh : Indika Aries Pratama (Solution
Strategist Analyst)
1. Pendahuluan
- Latar Belakang:
Esri Indonesia, pemimpin pasar dalam pemetaan dan analitik spasial,
telah hadir di Indonesia sejak 1987 dan memiliki lebih dari 2.200
pelanggan di Indonesia dan 550.000 di seluruh dunia.
- Tujuan Penggunaan GIS (Sistem
Informasi Geografis): Membantu organisasi
dalam menghemat waktu dan biaya, menggantikan alur kerja berbasis
kertas, membuat keputusan yang lebih cerdas, dan memenuhi persyaratan
baru.
2. GIS Menghubungkan
Pemerintah dan Warga
- GIS memungkinkan berbagi informasi
secara mudah di berbagai sektor, seperti keselamatan publik, manajemen
darurat, perencanaan, teknik, pengembangan perkotaan, manajemen lalu
lintas, dan manajemen aset.
- Mendukung komunitas yang berkelanjutan,
aman, sehat, dan layak huni.
3. Tren Industri dan
Implementasi GIS
- Penggunaan GIS dalam Pemeliharaan
Infrastruktur: Teknologi Digital Twin, pemeliharaan
prediktif, respons cuaca secara real-time, dan manajemen jaringan
utilitas.
- Manajemen Aset:
Pengumpulan data aset secara real-time, pemantauan kondisi, peningkatan
akurasi data, dan prioritas kegiatan kerja melalui visualisasi peta yang
terpusat.
- Operasi Lapangan dan Pengumpulan
Data: Aplikasi mobile (Survey123,
QuickCapture) untuk survei real-time, manajemen kerja lapangan, dan
pemantauan proyek secara real-time.
4. Manfaat dan Aplikasi GIS
untuk Pekerjaan Umum
- Peningkatan Efisiensi Operasional:
GIS digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset seperti jembatan,
lereng, dan drainase, serta meningkatkan efektivitas survei dan
pemantauan data.
- Transformasi Digital:
Meningkatkan pengambilan keputusan melalui analisis data 3D, pemantauan
proyek, dan simulasi bencana seperti banjir.
5. Kolaborasi dan Integrasi
GIS
- Kolaborasi Antar Instansi:
GIS memungkinkan kolaborasi lintas instansi melalui portal dan hub data
yang terintegrasi, mendukung kebijakan "One Map Policy" di
Indonesia.
- Integrasi dengan BIM dan CAD:
Menghubungkan fitur GIS dengan dokumen Autodesk untuk merencanakan,
merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur.
6. Strategi Implementasi GIS
- Peningkatan Kolaborasi dan
Efisiensi: Menggunakan Web GIS untuk kolaborasi
yang lebih efektif, meningkatkan keterlibatan dan transparansi publik.
- Sistem Integrasi:
GIS sebagai sistem catatan (System of Record), sistem keterlibatan
(System of Engagement), dan sistem wawasan (System of Insight) untuk
pengukuran real-time dan pengambilan keputusan berbasis data.
Kesimpulan
- GIS bukan hanya teknologi, tetapi juga
kerangka kerja strategis yang mengintegrasikan data, proses, dan orang
untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan efisien
di Indonesia.
Materi 5
Sultan Aulia (IT Instructor)
High-definition Survey (HDS)
dan Teknologi AI untuk Pembangunan Digital Twin Nusantara
1. High Definition Survey
(HDS)
- Definisi HDS:
Proses pengumpulan data detail yang akurat dan lengkap dari suatu area
atau struktur menggunakan teknologi canggih seperti 3D laser scanner,
UAV LiDAR, dan fotogrametri.
- Manfaat HDS:
Penggunaan HDS memungkinkan pembuatan peta dan model 3D dengan presisi
tinggi untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan kota dan
konstruksi.
2. Teknologi Kembar Digital
(Digital Twin)
- Definisi Digital Twin:
Model virtual yang merepresentasikan objek fisik atau proses di dunia
nyata secara real-time.
- Pengembangan City Digital Twin
(CDT): Replika virtual dari aset kota,
lanskap, dan aktivitas manusia, yang dikendalikan oleh data dan teknik
komputasi seperti AI dan IoT.
- Format Data:
CityGML dan CityJSON digunakan sebagai format data utama dalam pemodelan
3D kota.
3. Artificial Intelligence
(AI) dalam Pengembangan Digital Twin
- Penggunaan AI:
AI digunakan untuk deteksi tapak bangunan dan klasifikasi point clouds
secara otomatis, yang penting dalam membentuk model 3D bangunan dengan
tingkat detail (LoD) yang tinggi.
- Metode AI:
Metode AI yang digunakan termasuk deep learning (YOLO) dan clustering
berbasis densitas (DBSCAN) untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan
struktur secara akurat.
4. Manfaat Digital Twin di
PUPR
- Efisiensi dan Penghematan Biaya:
Pemodelan yang akurat membantu dalam merencanakan, membangun, dan
mengelola infrastruktur dengan lebih efektif dan efisien.
- Pemantauan dan Pemeliharaan Aset:
Digital twin memungkinkan pemantauan kondisi aset secara real-time dan
penerapan pemeliharaan prediktif.
5. Implementasi dan
Tantangan Digital Twin di Indonesia
- Tantangan dalam Pengembangan
Digital Twin: Termasuk kualitas data,
interoperabilitas data, dan skalabilitas teknologi di wilayah yang luas.
- Peluang Implementasi:
PUPR bisa menjadi pelopor dalam penggunaan digital twin untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kesimpulan
- Teknologi HDS dan AI membuka jalan bagi
pengembangan digital twin di Indonesia, yang akan membawa efisiensi,
presisi, dan penghematan biaya dalam perencanaan dan manajemen
infrastruktur.
Materi 6
Risalah Presentasi:
Pembinaan Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer
Pembicara:
- Dr. Eni Lestariningsih, S.Si., M.A., CIHCM
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Badan Pusat
Statistik (BPS)
Forum:
- Prakom’s Week di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tanggal dan Lokasi:
Latar Belakang:
- Pembinaan kompetensi sejalan dengan arahan
Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
- Fokus pada peningkatan kompetensi Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan
dan tantangan era digital.
Pentingnya Kompetensi:
- Kompetensi ASN sangat penting untuk
meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan publik.
- ASN yang kompeten harus memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan jabatan fungsional
mereka.
Cakupan Tugas Jabatan:
- Pranata
Komputer (Prakom):
o
Tata Kelola
dan Tata Laksana TI, Infrastruktur TI, Sistem Informasi, dan Multimedia.
o
Identifikasi
kebutuhan data statistik, pengumpulan dan analisis data, diseminasi hasil
statistik, serta pengembangan statistik sektoral.
Tantangan yang Dihadapi:
- Kesenjangan
Pengetahuan: Kompetensi
Prakom dianggap belum mumpuni.
- Regulasi: Perubahan peraturan yang tidak mengikat
Prakom untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
- Penghargaan: Tenaga IT di pemerintahan kurang dihargai
dibandingkan dengan vendor.
Data Kondisi Jabatan (Mei
2024):
- Jumlah Statistisi dan Prakom berdasarkan
jenjang jabatan mulai dari Asisten hingga Utama.
Uji Kompetensi:
- Dasar
Hukum: Pelaksanaan
uji kompetensi diatur oleh berbagai peraturan seperti PermenpanRB dan
Perban BKN.
- Jenis
Uji Kompetensi:
o
Uji kompetensi
teknis yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan spesifik.
o
Uji kompetensi
manajerial dan sosial kultural yang berfokus pada kemampuan memimpin,
kerjasama, dan interaksi sosial.
Persyaratan Uji Kompetensi:
- Persyaratan uji kompetensi untuk kenaikan
jenjang jabatan dan perpindahan dari jabatan lain termasuk batasan usia
maksimal dan berkas yang harus disertakan.
- Mekanisme pengusulan dan pendaftaran uji
kompetensi dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh BPS.
Kebijakan Uji Kompetensi:
- MOOC: Pembelajaran mandiri bagi peserta uji
kompetensi.
- Remedial: Bagi peserta yang tidak lulus ujian teknis
namun lulus ujian manajerial dan sosial kultural.
- Soal
Ujian: Terdiri dari
soal pilihan ganda dan esai.
Pelaksanaan Uji Kompetensi:
- Ujian dilakukan melalui aplikasi berbasis web
dan peserta harus mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan
sebelum, saat, dan setelah ujian.
Penutup:
- Pentingnya kompetensi bagi ASN dalam
meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan visi Indonesia 2045.
DOKUMENTASI
|
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1489434/original/030204000_1485569505-Informasi-Kesehatan-Digital-Harus-Berkredibilitas.jpg)
